Oleh Dr. Ir. Tumiran M.Eng
Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dan anggota Dewan Energi Nasional
Akhir Mei kemarin, saya berkesempatan mengunjungi Korea Selatan. Perjalanan ini sekaligus saya manfaatkan untuk mengintip perkembangan penyediaan energi di Negeri Ginseng yang baru merdeka selang 3 tahun setelah Indonesia.
Korea sendiri telah dikenal dan diakui sebagai negara yang berjuang mengurangi ketergantungan energi dari bahan bakar fosil. Untuk listrik, mereka memercayakan 40 persen pasokan dari pembangkit nuklir selain dari PLTA dan gas. Hingga tahun 2030, Korea bakal membangun 18 reaktor nuklir untuk menggenapi 20 unit yang kini telah beroperasi.
Kerja keras Korea menguasai teknologi dimulai sejak tahun 1973 dan berkiblat pada riset para insinyur Amerika Serikat. Kini, mereka memiliki pembangkit nuklir terbesar ke-6 setelah raksasa nuklir lainnya: AS, Perancis, Jepang, Rusia dan Jerman.
Paling mutakhir, mereka tengah membangun 4 unit pembangkit nuklir yang termasuk dalam proyek Shin-gori. Lokasinya di Pusan, 330 kilometer tenggara Seoul. Shin-gori unit 5 akan memasok sistem kelistrikan nasional tahun ini dan disusul unit 6 pada tahun depan.
Keduanya berkapasitas 1000 MW. Dua unit lainnya akan dibangun dengan mengandalkan teknologi yang lebih maju, Advance Power Reactor yang mampu mengatrol kapasitas hingga 1400 MW.
Prestasi Korea juga diakui oleh negara lain. Pada 27 Desember lalu, Korea Electric Power Corp (KEPCO), memenangkan kontrak pembangunan empat pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab. Juga dengan APR 1400 MW senilai US$ 40 milyar.
Apa yang kita lihat dari sini. Pertama, Korea sebagai negara bukan penghasil minyak kelas dunia berambisi mengurangi bahkan melepas dependensi dari minyak dan bahan bakar fosil lainnya. Kedua Uni Emirat Arab yang produsen minyak utama dunia pun berpikir jauh ke depan dengan memproduksi setrum dari nuklir. Pemikiran sederhana dapat kita ambil: selagi uangnya cukup, meski teknologinya mahal tapi mereka tetap membeli dan membangun.
Sebelumnya, negara lain pun mengalirkan listrik dari nuklir. Hingga detik ini, Amerika Serikat memiliki 103 reaktor nuklir yang mengalirkan listrik 20 persen dari total produksi nasional. Atau Prancis yang berani mematok porsi 80 persen kebutuhan listriknya berasal dari PLTN.
Pemerintah
Selain itu, Korea terus melakukan langkah pengembangan dan pengadaan green energi dan sustainable development. Riset-riset yang terkait pembangkit tenaga surya dan biomassa pun tengah dikembangkan. Posisi pemerintah Korea pun jelas, tepat di belakang aktivitas itu dengan program akselerasi dan kebijakan energi. Wajar jika kita mesti mengakui pemerintah Korea sangat bertanggung jawab pada upaya-upaya menjaga keberlanjutan keamanan energi.
Soal penguasaan teknologi, seperti halnya China, Korea mampu menguasai teknologi penyediaan listrik dengan duplikasi dari AS. Kini mereka membangun sendiri dan bahkan mengembangkan lebih jauh. Oleh-oleh dari perjalanan seminggu di Korea dapat pula kita tarik sebagai ide perbaikan di Tanah Air.
Pertama, pemerintah Indonesia mesti mendorong penguatan industri pendukung infrastruktur energi (industri komponen) untuk penguatan infrastruktur energi nasional yang terus akan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kelemahan kita adalah tidak bisa mandiri dalam penyediaan infrastruktur sehingga biaya yang mesti dikeluarkan terlalu tinggi karena impor.
Penguatan ini akan mengurangi pemborosan devisa, penciptaan lapangan kerja baru, dan dorongan penguisaan teknologi serta pengembangan brainwear nasional yang semakin baik. Diharapkan ketergantungan pemasukan devisa dari minyak dan bahan bakar fosil lainnya secara bertahap dapat dikurangi. Jika tidak, maka seperti yang terjadi sekarang, bumi Nusantara akan terus diekspolitasi, yang tidak memberikan added value ekonomi maksimal.
Indutri pendukung terhitung tidak sedikit. Untuk pembangkit kita bisa mendorong industri komponen, konstruksi baja, boiler, turbin, kontrol, hingga instalasi. Sudah seharusnya ada skenario bersama antar menteri terkait untuk bersinergi membuat perencanaan yang menghasilkan nilai tambah tinggi. Jika ketergantungan terhadap teknologi dan industri luar berjalan terus, sama saja kita menghidupi industri negara lain yang mengimpor bahan baku dari Indonesia.
Kedua, devisa dari exploitasi energi fossil harus didorong untuk menciptakan nilai tambah melalui proses industri, sehingga pemerintah mendapat tax revenue dari produk bernilai tambah itu. Ini merupakan investasi jangka panjang agar kita tidak terus dibanjiri produk impor karena tidak mampu menciptakan produk domestik nasional.
Ketiga, kita mesti berani membangun sendiri pembangkit listrik batubara yang terkait proyek akselerasi penyediaan listrik 10.000 MW, minimal beberapa unit. Jika seluruhnya pembangkit mengandalkan impor teknologi dari China, ini merupakan bentuk ketergantungan pula. Sudah waktunya pemeritah dan PLN berani bertindak dan berpikir mandiri dalam penggunaan teknologi.
Ke depan PLN sebaiknya memaksimalkan unsur riset dan pengembangan serta melakukan reenginering sehingga kita memiliki kemampuan yang sama. PLN harus mampu menjadi guider industri nasional di sektor ketenagalistrikan. Sekali lagi, Korea dan China melakukan itu pada awalnya.
Keempat, Kementerian Perindustrian juga harus bisa mendorong subsektor industri yang bisa diakselerasi untuk membangun pengembangan infrastruktur energi di Indonesia. Selain berpotensi menghemat devisa dan penguasaan teknologi, juga menciptakan lapangan kerja baru berbasis kompetensi tinggi. Negeri yang kaya sumber daya ini akan terus tumbuh ekonominya maka infrastruktur mesti terus menggeliat untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat.
Dan, terakhir menyoal nuklir, keputusan bisa kita tentukan jika kita berani mengambilnya. Jangan sampai ketakutan membuat kita menjadi tertinggal. Pro kontra tentu saja akan mengalir sejalan dengan proses dialektika. Nah tentu kita berharap dari pihak-pihak yang tidak bersepakat tentang nuklir, selain argumentasi, solusi konkrit apa yang harus disediakan untuk menjamin ketersediaan energi nasional yang kuat untuk generasi berikutnya.*
*Berdasar penuturan pada wartawan Energi, Nur Iman Gunarba
*Dimuat di Rubrik Kolom, Majalah ENERGI, edisi Juni 2010
memang negeri yang bernama Indonesia terkenal dengan pemimpin yang tidak memiliki pandangan jauh kedepan….
punya sda se abrek malah pada di jualin ke LN,
industri dalam negeri kelabakan cari sumber energi, mereka kalah karena batu bara dan gas alam lebih di utamakan di tukar dolar
nuklir?……..otak mereka terkilir memikirkannya, yang ada bagaimana jualan SUN buat nombokin anggaran yang selalu tekor karena banyaknya tikus kantor
Nuklir selalu dan masih mengundang debat. Kekhawatiran risiko yang tinggi ditalangi oleh inovasi teknologi dan riset keamanan.
Soal keraguan kemampuan insinyur-insinyur kita, bisa kita temukan jawabannya dengan berdiskusi dengan mereka termasuk para guru besar, dosen dan mahasiswa teknik di banyak universitas.
Ini untuk mengimbangi kecenderungan meraba-raba kompetensi dan berteriak “no nuclear”.
Sssttt… satu lagi kalo pembangkit nuklir terpancang dan mengalirkan ribuan megawatt, otomatis porsi belanja jutaan liter BBM Solar untuk pembangkit listrik tenaga berkurang.
Siapa yang gerah karena bakal tergerus omsetnya? Bukan perusahaan minyak nasional kita itu tapi kartel importir minyak mentah yang jumlahnya cuma 5-6 biji tapi pasarnya dari Sabang-Merauke qe3
Trims & salam
Saya rasa ide untuk membuat PLTN di Indonesia akan mentok di anggota DPR. Beberapa anggota dewan yang lebih senang bersikap populis akan berupaya menjadi pahlawan dengan membersar-besarkan bahaya nuklir atas nama rakyat.