Oleh Dr. Ir. Tumiran M.Eng
Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dan anggota Dewan Energi Nasional

Akhir Mei kemarin, saya berkesempatan mengunjungi Korea Selatan. Perjalanan ini sekaligus saya manfaatkan untuk mengintip perkembangan penyediaan energi di Negeri Ginseng yang baru merdeka selang 3 tahun setelah Indonesia.

Korea sendiri telah dikenal dan diakui sebagai negara yang berjuang mengurangi ketergantungan energi dari bahan bakar fosil. Untuk listrik, mereka memercayakan 40 persen pasokan dari pembangkit nuklir selain dari PLTA dan gas. Hingga tahun 2030, Korea bakal membangun 18 reaktor nuklir untuk menggenapi 20 unit yang kini telah beroperasi.

Kerja keras Korea menguasai teknologi dimulai sejak tahun 1973 dan berkiblat pada riset para insinyur Amerika Serikat. Kini, mereka memiliki pembangkit nuklir terbesar ke-6 setelah raksasa nuklir lainnya: AS, Perancis, Jepang, Rusia dan Jerman.

Paling mutakhir, mereka tengah membangun 4 unit pembangkit nuklir yang termasuk dalam proyek Shin-gori. Lokasinya di Pusan, 330 kilometer tenggara Seoul. Shin-gori unit 5 akan memasok sistem kelistrikan nasional tahun ini dan disusul unit 6 pada tahun depan.

Keduanya berkapasitas 1000 MW. Dua unit lainnya akan dibangun dengan mengandalkan teknologi yang lebih maju, Advance Power Reactor yang mampu mengatrol kapasitas hingga 1400 MW.

Prestasi Korea juga diakui oleh negara lain. Pada 27 Desember lalu, Korea Electric Power Corp (KEPCO), memenangkan kontrak pembangunan empat pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab. Juga dengan APR 1400 MW senilai US$ 40 milyar.

Apa yang kita lihat dari sini. Pertama, Korea sebagai negara bukan penghasil minyak kelas dunia berambisi mengurangi bahkan melepas dependensi dari minyak dan bahan bakar fosil lainnya. Kedua Uni Emirat Arab yang produsen minyak utama dunia pun berpikir jauh ke depan dengan memproduksi setrum dari nuklir. Pemikiran sederhana dapat kita ambil: selagi uangnya cukup, meski teknologinya mahal tapi mereka tetap membeli dan membangun.

Sebelumnya, negara lain pun mengalirkan listrik dari nuklir. Hingga detik ini, Amerika Serikat memiliki 103 reaktor nuklir yang mengalirkan listrik 20 persen dari total produksi nasional. Atau Prancis yang berani mematok porsi 80 persen kebutuhan listriknya berasal dari PLTN.

Pemerintah
Selain itu, Korea terus melakukan langkah pengembangan dan pengadaan green energi dan sustainable development. Riset-riset yang terkait pembangkit tenaga surya dan biomassa pun tengah dikembangkan. Posisi pemerintah Korea pun jelas, tepat di belakang aktivitas itu dengan program akselerasi dan kebijakan energi. Wajar jika kita mesti mengakui pemerintah Korea sangat bertanggung jawab pada upaya-upaya menjaga keberlanjutan keamanan energi.

Soal penguasaan teknologi, seperti halnya China, Korea mampu menguasai teknologi penyediaan listrik dengan duplikasi dari AS. Kini mereka membangun sendiri dan bahkan mengembangkan lebih jauh. Oleh-oleh dari perjalanan seminggu di Korea dapat pula kita tarik sebagai ide perbaikan di Tanah Air.

Pertama, pemerintah Indonesia mesti mendorong penguatan industri pendukung infrastruktur energi (industri komponen) untuk penguatan infrastruktur energi nasional yang terus akan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kelemahan kita adalah tidak bisa mandiri dalam penyediaan infrastruktur sehingga biaya yang mesti dikeluarkan terlalu tinggi karena impor.

Penguatan ini akan mengurangi pemborosan devisa, penciptaan lapangan kerja baru, dan dorongan penguisaan teknologi serta pengembangan brainwear nasional yang semakin baik. Diharapkan ketergantungan pemasukan devisa dari minyak dan bahan bakar fosil lainnya secara bertahap dapat dikurangi. Jika tidak, maka seperti yang terjadi sekarang, bumi Nusantara akan terus diekspolitasi, yang tidak memberikan added value ekonomi maksimal.

Indutri pendukung terhitung tidak sedikit. Untuk pembangkit kita bisa mendorong industri komponen, konstruksi baja, boiler, turbin, kontrol, hingga instalasi. Sudah seharusnya ada skenario bersama antar menteri terkait untuk bersinergi membuat perencanaan yang menghasilkan nilai tambah tinggi. Jika ketergantungan terhadap teknologi dan industri luar berjalan terus, sama saja kita menghidupi industri negara lain yang mengimpor bahan baku dari Indonesia.

Kedua, devisa dari exploitasi energi fossil harus didorong untuk menciptakan nilai tambah melalui proses industri, sehingga pemerintah mendapat tax revenue dari produk bernilai tambah itu. Ini merupakan investasi jangka panjang agar kita tidak terus dibanjiri produk impor karena tidak mampu menciptakan produk domestik nasional.

Ketiga, kita mesti berani membangun sendiri pembangkit listrik batubara yang terkait proyek akselerasi penyediaan listrik 10.000 MW, minimal beberapa unit. Jika seluruhnya pembangkit mengandalkan impor teknologi dari China, ini merupakan bentuk ketergantungan pula. Sudah waktunya pemeritah dan PLN berani bertindak dan berpikir mandiri dalam penggunaan teknologi.

Ke depan PLN sebaiknya memaksimalkan unsur riset dan pengembangan serta melakukan reenginering sehingga kita memiliki kemampuan yang sama. PLN harus mampu menjadi guider industri nasional di sektor ketenagalistrikan. Sekali lagi, Korea dan China melakukan itu pada awalnya.

Keempat, Kementerian Perindustrian juga harus bisa mendorong subsektor industri yang bisa diakselerasi untuk membangun pengembangan infrastruktur energi di Indonesia. Selain berpotensi menghemat devisa dan penguasaan teknologi, juga menciptakan lapangan kerja baru berbasis kompetensi tinggi. Negeri yang kaya sumber daya ini akan terus tumbuh ekonominya maka infrastruktur mesti terus menggeliat untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat.

Dan, terakhir menyoal nuklir, keputusan bisa kita tentukan jika kita berani mengambilnya. Jangan sampai ketakutan membuat kita menjadi tertinggal. Pro kontra tentu saja akan mengalir sejalan dengan proses dialektika. Nah tentu kita berharap dari pihak-pihak yang tidak bersepakat tentang nuklir, selain argumentasi, solusi konkrit apa yang harus disediakan untuk menjamin ketersediaan energi nasional yang kuat untuk generasi berikutnya.*

*Berdasar penuturan pada wartawan Energi, Nur Iman Gunarba

*Dimuat di Rubrik Kolom, Majalah ENERGI, edisi Juni 2010

Listrik Prabayar kini menjadi andalan PLN untuk merebut hati konsumen. Seberapa jauh daya tariknya?

Menyempatkan sejenak di Loket Pembayaran Listrik di Kantor Pos bilangan Kebayoran Lama, perbincangan ibu-ibu yang mengantri kini tak melulu soal tagihan listrik dan pemadaman bergilir.

Untuk yang terakhir disebut, hal itu pelan-pelan menjadi cerita lama. Bolehlah salut dialamatkan untuk bos Dahlan Iskan.

Nah, untuk obrolan tentang tagihan listrik bulanan pun kini tak lagi berkutat soal rupiah. Ujung perbincangan lantas menyentuh listrk prabayar.

Sedikit menguping, tiga ibu rumah tangga nampaknya sudah tidak asing dengan istilah keren itu. Tak ada pertanyaan, “Apaan tuh?” Dari sini tampaknya sosialisasi yang digulirkan PLN layak dibilang berjalan dengan baik.

Nah, rumpian emak-emak lantas makin ramai ketika mulai soal plus-minus listrik prabayar. Tentu saja, sesi keluhan dan testimoni menjadi panjang. “Listrik tetangga saya, waktu pindahannya sih dulu mudah, tunggu tiga hari teknisinya datang. Cuman, isi ulangnya yang mesti ke bank,” kata seorang di antara mereka.

Pindahan yang ia maksud adalah migrasi dari konvensional ke prabayar. Ia mengingat promosi listrik prabayar sebelumnya yang mengklaim sepraktis mengisi ulang pulsa telepon seluler. Konon, voucher mudah didapat.

“Punya anak saya, listrik mati gara-gara susah dapat vouchernya. Waduh, kok seperti pemadaman bergilir saja ya. Cuman, sekarang jatuhnya (kesalahan) di kita,” yang lain menimpali. Pendapat sedikit berbeda meluncur dari ibu ketiga, katanya, pemilik rumah kontrakan dan kos yang menjamur seperti di kawasan Rawa Belong hingga Batusari, Jakarta Barat, paling menikmati layanan mutakhir PLN ini.

Listrik prabayar sejatinya bentuk pelayanan PLN dalam menjual energi listrik dengan cara pelanggan membayar di muka. Mudahnya, sebelum menggunakan listrik dari PLN, pelanggan terlebih dahulu membeli sejumlah nominal energi listrik, sesuai yang dibutuhkan.

Dengan cara ini, kendali penggunaan listrik sepenuhnya ada pada diri pelanggan. Kekhawatiran tagihan listrik membengkak tak perlu lagi lagi terjadi. Baik yang disebabkan oleh penggunaan listrik yang tak terkontrol maupun terjadinya kesalahan baca meter. Dengan membeli listrik di awal, hal-hal yang tidak diinginkan tersebut tak perlu lagi terjadi.

Bila dibandingkan dengan penggunaan layanan pasca bayar selama ini, pelanggan relatif tak leluasa untuk mengetahui berapa besar energi listrik yang telah dikonsumsi. Pelanggan baru bisa mengetahuinya setelah waktu pembayaran atau bahkan saat akan membayar di loket PLN. Maka, tak heran jika kadang pelanggan dibuat kaget oleh tagihan yang melambung tinggi. Yang disebabkan oleh penggunaan listrik yang tak terkendali.

Menurut General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Purnomo Willy BS, pelanggan prabayar bukan saja bisa mengetahui sudah berapa banyak energi listrik yang dikonsumsi, namun juga dapat melihat berapa energi listrik yang masih tersisa untuk dapat digunakan. “Pelanggan akan menikmati kebebasan dalam mengatur pola pemakaiannya. Bahkan langsung bisa mengevaluasi sendiri,” kata Purnomo yang berharap pula pelanggan dapat belajar berhemat.

Golongan pelanggan

Untuk merebut hati pelanggan, PLN sempat menggratiskan biaya migrasi (pindah) dari listrik paskabayar ke listrik prabayar pada Maret silam. Strategi ini sekaligus untuk memancing animo calon pelanggan, bagi pemasangan listrik baru, menjadikan layanan prabayar sebagai pilihan pertama. Purnomo menjamin pula, tak ada pembatasan pelayanan alias golongan pelanggan dari 450 volt ampere (VA) sampai 5500 VA dapat tersambung.

Mengingat uniknya sifat layanan listrik prabayar ini, maka diperlukan alat khusus yang berbeda dengan layanan listrik pasca bayar. Alat khusus ini dinamakan kWh Meter (meteran listrik) Pra Bayar, atau lebih dikenal sebagai Meter prabayar.

Setiap pelanggan prabayar akan dilengkapi dengan meter prabayar ini beserta 1 Kartu Prabayar. Meter tersebut yang akan mencatat penggunaan listrik anda. Sedang, kartu prabayar selain sebagai nomor identitas pelanggan prabayar juga berfungsi sebagai alat transaksi pembelian energi listrik. Kartu prabayar tersebut dipakai oleh pelanggan selama masih berlangganan listrik PLN.

Jadi, saat membeli energi listrik (isi ulang), pelanggan harus menunjukkan dan memberikan kartu prabayar kepada petugas PLN untuk dilakukan pengisian energi listrik. Tanpa kartu prabayar, pengisian ulang tidak dapat dilakukan.

Tarif Multiguna

Tarip listrik Prabayar sesuai dengan Tarip Dasar Listrik (TDL Tahun 2004), yakni Tarip Multiguna untuk pelanggan Reklame, Billboard, pedagang Kaki-Lima dsb sebesar Rp 1.380/ kWh. Bila dibandingkan dengan tarip reguler, maka listrik prabayar boleh dikatakan lebih murah.

Karena pelanggan tidak perlu lagi membayar Uang Jaminan Langganan (UJL), sementara harga per kWh-nya tetap (flat). Dengan listrik prabayar, keuntungan ganda diperoleh pelanggan, disamping dapat mengkontrol pemakaian listrik sesuai kemampuan biaya, juga tidak dikenakan UJL.

Untuk pembelian isi ulang listrik prabayar, ada beberapa menu pilihan yaitu Rp 20.000,- Rp 50.000,- Rp 100.000,- Rp 250.000,- Rp 500.000,- dan Rp 1.000.000,-. Isi ulang tersebut dapat di peroleh di loket atau kantor pelayanan PLN, Bank Bukopin, Mandiri, OCBC NISP, BPRKS, Artha graha, BRI, BNI, dan Kantor Pos.

Dengan prabayar diharapkan pelanggan dapat menikmati berbagai kemudahan yaitu dapat mengendalikan pemakaian listrik, bebas pencatatan meter, membeli setrum sesuai kemampuan, tidak ada biaya keterlambatan, bebas biaya abonemen, privasi lebih terjaga dan jaringan isi ulang mudah di dapat.

Listrik prabayar bermula pada tahun 2007 lalu, prabayar pertama kali dinikmati oleh masyarakat Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Untung Jawa. Dilanjutkan Tahun 2008 PLN terus mengkaji implementasi prabayar untuk pelanggan di daratan. Di tahun 2009, prabayar resmi diberlakukan bagi pelanggan PLN di Jakarta dan Tangerang.*Nur Iman

Kerja sama dengan bank pun dilirik untuk memuluskan kerja besar PLN ini sekaligus memantapkan kepercayaan publik.

Gayung bersambut, entitas perbankan pun menyambut baik tawaran PLN. Tercatat sebaris lembaga finansial mentereng berhasil digandengn perusahaan setrum plat merah ini. Bank Mandiri, BRI, Bukopin, NISP, Artha Graha, dan BPR KS telah siap mendukung pembelian isi ulang listri pra bayar. Mereka memberi pelayanan lewat ATM, internet banking dan pembayaran langsung.

Potensi keuntungan terhitung menarik bagi bank. Bank Mandiri misalnya, membidik 20 persen pangsa pasar transaksi pembelian voucher listrik prabayar. Asumsinya datang dari jumlah pelanggan listrik prabayar PLN sekitar 140 ribu pelanggan.

“Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena jaringan elektronik dan cabang Bank Mandiri tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia sehingga memudahkan pelanggan listrik pra bayar untuk bertransaksi,” kata Senior Vice President Mass & Electronic Banking Bank Mandiri Widhayati Dharmawan.
Sejak 13 Maret 2010, para pelanggan listrik PLN dapat membeli pulsa listrik prabayar melalui jaringan elektronik (ATM dan Internet Banking) serta kantor cabang Bank Mandiri. Voucher isi ulang listrik yang dapat dibeli oleh pelanggan memiliki nominal Rp 20.000, Rp 50.000, Rp 100.000, Rp 500.000 dan Rp 1.000.000.

Hitungan pihak bank cukup realistis mengingat target penambahan pengguna listrik prabayar di wilayah Jawa-Bali saja untuk tahun 2010 mencapai 150.000 pelanggan.

” Tahun lalu kami sudah memasang 100.000 pelanggan prabayar dan tahun ini kami optimis mampu menarik pelanggan baru hingga 50 persen,” ujar Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko PLN Murtaqi Syamsudin.

Murtaqi optimistis jumlah tambahan pelanggan tersebut bisa tercapai karena ia melihat animo masyarakat cukup tinggi untuk menggunakan listrik prabayar. Pada posisi Februari, Murtaqi mengatakan, jumlah pelanggan prabayar sudah mencapai 140.000 pelanggan.

PLN menentukan tarif khusus listrik prabayar lebih murah 3-5 persen daripada listrik pascabayar. Secara konsep, listrik prabayar lebih murah karena banyak proses pelayanan dipotong sehingga biaya bisa dihemat.

Misalnya, tidak ada petugas baca meter dan tidak ada proses pencetakan rekening. Listrik prabayar merupakan layanan terbaru PLN untuk konsumen. ”Dengan cara ini, pelanggan terpacu menggunakan listrik secara efisien dan berhemat. Pelanggan juga tidak dikenakan biaya beban,” kata pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa.
Dari sini, sejatinya PLN sedikit memangkas pemasukan dari biaya beban yang merupakan pendapatan PLN dari investasi jaringan. Seperti halnya produk barang atau jasa yang baru bergulir, tentu masih banyak yang perlu diperhatikan.

Fabby sendiri meningatkan bahwa untuk hari libur, pelanggan tidak mudah mendapat voucher isi ulang. ”Sistem ini perlu diuji coba lebih lama untuk dilihat efektivitasnya,” ujar Fabby. *Nur Iman

Untuk berlangganan listrik prabayar tidak ada persyaratan khusus  bagi calon pelanggan.

Cukup datang ke kantor pelayanan dengan membawa kartu identitas (jika diwakilkan harus ada surat kuasa dengan materai 6000), membawa sket lokasi menuju rumah, dan penerbitan surat persetujuan.

Lantas, membeli isi ulang perdana Rp 20.000,- menandatangani surat perjanjian, dan petugas akan melaksanakan penyambungan.

General Manajer PLN Disjaya Purnomo Willy mengingatkan konsumen bahwa PLN tidak melakukan transakasi di luar kantor PLN. Segala bentuk pembayaran harus dilakukan di kantor pelayanan tanpa melalui perantara atau calo.

Untuk mengenali petugas resmi PLN, petugas akan dibekali dengan surat tugas resmi, memakai tanda pengenal, tidak pernah menawarkan transaksi pembayaran di lapangan, akan meminta tanda tangan pelanggan jika pekerjaan sudah selesai.

“Masyarakat jangan segan mendampingi petugas saat melakukan pekerjaan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Purnomo berharap masyarakat meningkatkan kehati-hatian.

Keunggulan dan manfaat prabayar

- Mengendalikan sendiri pemakaian

- Pembelian disesuaikan kemampuan

- Tidak ada sanksi pemutusan

- Privasi tidak terganggu

- Kemudahan pembelian token/pulsa

- Tanpa uang jaminan pelanggan

- Tanpa dikenakan biaya beban

- Biaya penyambungan pasti

- Pelaksanaan penyambungan cepat

PLN Diuntungkan dengan Pembangkit Mikro Hidro!

Penyandang predikat Climate Hero yang disampirkan WWF ini melihat akses masyarakat desa atas listrik tidak melulu soal pasokan setrum. Ia juga antusias dengan gelagat positif PLN melakukan ijon energi.

Soal akses listrik, ada masalah yang lebih ‘hulu’ untuk dibenahi: pemerintah harus konsisten membuka akses pada masyarkat terkait finansial dan inforamsi. Kedua, sistem investasi belum beres dan kurang adil.

Menurut Puni, sapaan akrab untuknya, dengan keberadaan sumberdaya di wilayahnya seharusnya rakyat mendapat prioritas keuntungan. Selama ini hanya dinikmati oleh penguasa dan pengusaha, dua kekuatan ini bergabung jadi super powerfull. Tidak ada yang tersisa bagi rakyat, tegasnya.

Alih-alih mengurutkan beragam kendala ketika ditanya soal kondisi kelistrikan di Indonesia, terutama untuk daerah yang terpencil. Tri Mumpuni memilih menyodorkan terlebih dulu solusi, pemerintah memberi pilihan agar masyarakat setempat diberi kesempatan untuk mengusulkan sendiri pembangkit yang diinginkan.

Keleluasaan itu tetap ada syaratnya. “Jangan dilepas! Untuk mereka yang belum memiliki kemampuan sebaiknya tetap ada bantuan assessment,” pesannya pada reporter Energi, Nur Iman Gunarba dan Budi Prasetyo usai acara panel dengan Menteri Perdagangan AS, Gary Locke, di Jakarta, akhir Mei kemarin. Ajang itu mengagendakan kemitraan investasi energi bersih.

Sayangnya, persoalan birokrasi dan aturan menghambat laju pemberdayaan masyarakat. Ia menunjuk bahwa LSM yang yang sudah memiliki kemampuan teknologi tidak dapat mengakses dana pemeritnah untuk membangun pembangkit mikro hidro. Aralnya pada persyaratan peserta tender yang mengharuskan legalitas lembaga berbentuk PT.

‘Harga’ yang harus dibayar akhirnya jauh lebih tinggi. Daya tahan yang rendah dan ketidaksesuaian dengan kondisi lingkungan membuat fasilitas yang dibangun hanya dibangun berdatahan 3 bulan, paling jauh dua tahun.

Analisis Puni mengarah pada berapapun anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk listrik pedesaan, masyarakat yang teraliri tidak meningkat secara signifikan. Pasalnya, dana anggaran bukan hanya untuk membangun pembangkit baru tapi juga terserap untuk perbaikan dan perawatan pembangkit yang reliabilitinya rendah.

Lewat lembaga Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) yang ia dirikan bersama suaminya, Ir Iskandar Budisaroso Kuntoadji, Puni pun senantiasa melakukan pendekatan sekaligus pemberdayaan. Analisis teknis pun berbarengan dengan studi lingkungan dan sosial. Kini 63 unit pembangkit mikro hidro terbangun dan dinikmati masyarakat desa Jawa dan luar Jawa, dari Aceh hingga Kalimantan bahkan 1 unit di Filipina.

Aktivitas Ibu sudah 10 tahun, apa yang berubah dibanding ketika memulai?

Dulu sangat susah sekali menawarkan pembangkit mikro hidro pada pemerintah, bahkan PLN sangat resisten dengan permintaan kita agar listrik dari pembangkit rakyat dapat diterima. Pemikiran kita sederhana, jika diterima maka rakyat desa akan mendapat pendapatan dari penjualan listrik ke jaringan PLN.

Alhamdulillah, pada 26 Juni 2002 keluar keputusan menteri ESDM yang membolehkan pembangkit skala kecil yang tersebar untuk menyalurkan  listrik ke PLN. Sayangnya, ini mendorong invertor kaya masuk ke bisnis pembangkit dan bukannya rakyat kebanyakan. Artinya kemudahan dari pemerintah jika tidak dipagari maka hanya dinikmati oleh orang kaya di luar desa.

Maka sekarang perjuangan saya bergeser pada bagaimana resources milik rakyat dapat bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi rakyat itu. Jika ekonomi kuat maka lingkungan juga akan lebih baik. Jadi rakyat juga harus diberi kesempatan bisnis. Nah ekonomi yang berbasis kerakyatan sangat bisa dilakukan di seluruh desa Indonesia karena semua resources ada di desa.

Bagaimana dengan imbas listrik dipandang sebagai infrastrukur sehingga kita cenderung konsumtif?

Kadang masyakrat mendapat akses listrik tapi tidak mendapat penjelasan bahwa listrik untuk meningkatkan kesejahteraan misalnya untuk nilai tambah artinya untuk berprodusi. Terlalu banyak porsi penyampaian jargon bahwa listrik sebagai salah satu tulang punggung ekonomi, sehingga rakyat tahunya untuk kegiatan konsumtif.

Idealnya, listrik tidak dilihat sebagai penerang di malam hari tapi juga menopang kegiatan ekonomi produktif di pedesaan. Pemerintah perlu rajin mendorong kegiatan ekonomi di desa karena itu sumber pendapatan masyarakat yang berkelanjutan.

Konkretnya seperti apa?

Di Aceh, agar masyarakat dapat membayar listrik dengan cara pendapatan ditingkatkan. Listrik dipakai untuk mengeringkan cengkeh, kopi, dan penyulingan nilam untuk atsiri. Pendapatan keluarga bertambah, membayar listrik tidak masalah. Inilah follow up activity. Tindak lanjut dari aktivitas yang meningkatkan nilai tambah produk desa itu.

Bagaimana perkembangan komunikasi dengan PLN?

Kini jauh lebih konkret dan membuat saya senang, PLN di bawah Dahlan Iskan mau ijon. Istilahnya mungkin agak asing dan aneh tapi malah riil. Masyarakat yang memiliki sumber daya air membangun pembangkit mikro hidro. Dananya dari pinjaman lunak dari PLN, jangka waktunya 17 tahun. Ini pilihan menarik dibandingkan jika PLN membakar solar dengan bujet Rp 60 juta per hari.

Seperti halnya praktik ijon, PLN seperti mengeluarkan uang terlebih dulu tapi keuntungannya jangka panjang. Toh, itulah fungsi negara untuk mengurusi rakyat. Income masyarakt bisa sangat luar biasa. Contohnya masyarakat di salah satu desa di Mamasa, Sulawei Barat memiliki pendapatan desa Rp 100 juta dengan pembangkit skala kecil 325 kW.

Lantas masyarakat membayar listriknya dari energy sale, penjualan listrik ke PLN.   Nah kalau sudah lunas maka seumur hidup masyarakat akan dapat pendapatan sekaligus menjaga hutan sekitar. Pak Dahlan Iskan mangatakan, ‘Ibu, ini harus kita realisasi.’ Dan, saya akan menagihnya.

Manfaat listrik mikro hidro masuk bagi PLN?

Tahun 1999, ketika saya ngotot agar PLN membeli listrik mikro hidro. Pertimbangannya, batas maksimal penarikan jaringan listrik dari gardu terakhir kan 75 kilometer. Tapi karena kebutuhan listrik yang tinggi, maka sampai terulur hingga 150 sampai 200 kilometer. Akibatnya voltase di ujung jaringan PLN menjadi drop. Yang terlihat kasat mata, lampu hanya berkedip-kedip. Kalau di ujung transmisi itu ‘disuntik’ dengan listrik mikro hidro, voltasenya akan naik dan bagus. PLN pun diuntungkan

Harga listrik mikrohidro juga lebih murah, Rp 425 dan Rp 432 per kWh. Listrik dari swasta dijual 6-7 sen dollar AS sebelum negosiasi. Hitungan detilnya semakin jelas. Jika pemerintah membangun 500 megawatt listrik dari tenaga mikrohidro, lalu rata-rata satu pembangkit menghasilkan 100 kWh, berarti ada 5.000 pembangkit. Hasil penjualan ke PLN, Rp 1,29 triliun per tahun ke kas desa

PLN akan menghemat belanja bahan bakar satu miliar liter setahun atau kira-kira Rp 4,3 triliun. Dan  biaya yang dibayarkan PLN kepada orang desa hanya Rp 1,29 triliun.

Berapa rasio kapasitas listrik dengan dukungan lingkungan, misalnya jumlah pohon ?

Gampang saja. Jika ingin membangkitkan 100 kW maka tinggal hitung 100 kali 24 (dari perhitungan listrik menyala 24 jam) kali 365 hari. Hasilnya,itulah jumlah pohon yang dibutuhkan menopang pemangkit kita. Dengan banyaknya tegakan pohon untuk mendukung sumber daya air, maka masyarakat dengan sendirinya menjaga hutan dan melakukan penghijauan sendiri. Idealnya, vegetasi dipertahankan dan tidak boleh monokultur karena sangat merusak.

Lebih aman lagi kita membuat dan menjaga catchment area atau kawasan penghimpun air seluas 30 kilometer persegi di area hulu. Sangat jelas ini mencegah pembalakan liar. Listrik mikro hidro menjadi salah satu cara terefektif meningkatkan pendapatan dengan usaha produktif, penjualan listrik dan melepaskan mereka dari jerat ilegal logging.

Berapa dana yang dibutuhkan untuk produksi per 1 kW?

Kita butuh US $ 1500, jika medannya bagus. Bisa juga melonjak berlipat-lipat hingga US$ 9000 per 1 kW. Ini kami lalukan di Tendan II, Sulawesi Utara pada 1999. Kapasitas pembangkit kapastas 35 kW. Kami melakukannya dengan membawa material dengan kuda. Saat itu tidak ada infrastruktur sama sekali namun sekarang aksesnya sudah bagus.

Dengan kebutuhan dana yang besar, bagaimana pendanaannya?

Kita perjuangkan unutk mendapat pendanaan dari bank secara soft loan atau pinjaman lunak berjangka panjang. Bank nasional harus kita ajari agar berani. Karena, bank dari luar negeri saja mau mendanai misalnya Kontrol Bank Austria yang mendukung 3 juta euro atau sekitar 42 milyar. *

BIODATA

Nama lengkap                         : Tri Mumpuni Wiyatno

Tempat dan tanggal lahir    : Semarang, 6 Agustus 1964

Keluarga:

Suami: Ir Iskandar Budisaroso Kuntoadji.

Anak: Ayu Larasati (21), mahasiswi industrial design di Toronto University, Kanada, dan

Asri Saraswati (19), mahasiswi bioprocess chemical engineering di University of Technology Malaysia.

Pendidikan:

Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor;

Energy and Sustainable Development International Session, Universidad da Costa Rica, 1992;

Trade and Sustainable Development Course, Chiang Mai University, Thailand, 1993; Leadership for Environment and Development Course, 1993-1995, LEAD based in New York funded by Rockefeller Foundation; Lead Fellows (Cohort 2).

Penghargaan: Climate Hero 2005 dari World Wildlife Fund for Nature, ASEAN Energy Award 2007

Pekerjaan: Direktur Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA).

Jatah Terpangkas, Lokal Jadi Prioritas

Seolah tertutup oleh gembar-gembor ‘audisi’ Kabinet Indonesia Bersatu II, Purnomo Yusgiantoro menandatangani beleid soal usaha jasa pertambangan kurang dari sebulan sebelum pindah memimpin Departemen Pertahanan. Aturan itu berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Jasa Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang ditekennya pada 30 September 2009 silam.

Tak lebih dari sebulan pula dari tanggal itu, Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) berpacu mewartakam beleid teranyar ini pada anggotanya di Bidakara, Jakarta (28/11). Acara bertema sosialisasi permen pun digeber dan antusiasme terpancar, terlihat dari semua kursi di ruangan tempat sosialisasi permen terisi penuh oleh anggota Aspindo. “Belum semua anggota kami mengetahui keberadaan dan dampak Permen ini,” ujar Ketua Umum Aspindo Tjahyono Imawan, gusar.

Pasalnya, permen itu memangkas bidang usaha bisnis jasa pertambangan yang sebelumnya memberi kesempatan perusahaan jasa melakukan kegiatan penambangan (mineral gathering) hingga pengolahan dan pemurnian. Ini mengacu Undang-Undang No. 4/ 2009 (UU Minerba) Pasal 124 sampai Pasal 127 yang menetapkan aktivitas penambangan, pengolahan, dan pemurnian, harus dilakukan sendiri oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Misalnya PT Bukit Asam (PTBA) wajib melakukan sendiri pengangkatan batubara sendiri. Perusahaan jasa pertambangan yang biasa melayani PTBA atau lazim disebut kontraktor, hanya dapat jatah melakukan pengupasan lapisan (stripping) batuan atau tanah dan pengangkutan si emas hitam. Permen itu juga menegaskan definisi pengupasan terdiri dari kegiatan penggalian, pemuatan dan pemindahan lapisan/batuan penutup dengan dan/atau didahului peledakan.

Masalahnya, menurut Tjahyono Imawan, selama ini kontraktor jasa pertambangan melakukan semua aktivitas usaha pertambangan termasuk penambangan, hingga pengolahan dan pemurnian. “Sekitar 70% aktivitas pertambangan dilakukan kontraktor jasa,” kata Ketua Umum Aspindo, Tjahyono Imawan mencontohkan praktik perusahaan jasa di pertambangan batubara.

Hitungan Aspindo, pendapatan kontraktor bakal turun drastis hingga 15%. Ia mengakui anggota organisasinya sangat kecewa dengan aturan ini namun Tjahyono masih yakin usaha jasa pertambangan tidak akan bangkrut. “Sebagian besar aktivitas pertambangan masih bisa kita kerjakan,” katanya. Selain itu, kesempatan berbisnis masih tetap terbuka yaitu usaha rental dan maintenance (penyewaan dan perawatan) alat-alat pertambangan. “Meski keuntungannya tidak sebesar sebelumnya,” kata Tjahyono.

Permen itu mengatur delapan porsi pekerjaan yang boleh dilakukan perusahaan jasa pertambangan. Yaitu penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pascatambang dan reklamasi, dan keselamatan serta kesehatan kerja. Kontraktor sejatinya masih dapat melakukan pekerjaan di bidang penambangan, pengolahan dan pemurnian namun terbatas pada konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di bidang dan sekali lagi tidak menangani aktivitas pengambilan mineral dan batubara.

Kepala Sub Direktorat Usaha Penunjang Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen ESDM, Nur Hardono, yang hadir dalam sosialisasi itu mengakui, pemerintah sengaja mengatur hal ini karena adanya desakan dari WTO dan negara lain seperti Australia. Meski begitu, akunya, banyak perusahaan domestik maupun asing lewat perpanjangan tangan kedutaan melobi pihaknya agar permen ini dibatalkan. Namun, Departemen ESDM bergeming. “Tidak mungkin membatalkan peraturan yang telah ditandatangani,” tegasnya.

Prioritas untuk Kontraktor Lokal
UU Minerba no 4 tahun 1999 yang terbit pada 12 Januari 2009 yang menjadi acuan permen itu juga mengamanatkan pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional (pasal 124). Artinya, eksistensi perusahaan asing tengah tersingkir karena prioritas pekerjaan jasa pertambangan untuk domestik.

Tengok saja tujuan permen yang dipaparkan dalam sosialisasi itu: mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal dalam usaha pertambangan melalui UJP dengan mewujudkan kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil. Lebih gamblang lagi terlihat pada wilayah kerja perusahaan jasa pertambangan yang terdiri dari perusahaan jasa pertambangan lokal, nasional, dan perusahaan jasa pertambangan lain.

Tjahyono mengakui berkat permen itu, peluang bagi kontraktor lokal dan dalam negeri makin terbuka. Yang disebut kontraktor lokal adalah perusahaan yang area kerjanya di kabupaten dan propinsi sedangkan perusahaan nasional yang beroperasi lintas daerah di Indonesia. Kesempatan yang diberikan permen ini, menurutnya harus dimanfaatkan oleh kontraktor dalam negeri untuk meningkatkan kompetensi sehingga mencapai standar kualitas kerja yang tidak kalah dari kontraktor asing.

Sebaliknya, perusahaan asing kena getah Permen ini dan tidak terakomodir. Dari sekitar 40 kontraktor pertambangan yang beroperasi di Indonesia, beberapa di antaranya adalah perusahaan asing. Di antaranya PT Thiess, PT Leighton, dan PT Petrosea Tbk. Sebelum Permen ESDM 28/2009 diteken, kontraktor tambang asal Australia, Petrosea, sudah menjual sahamnya 77 persen ke PT Indika Energy Tbk, sehingga statusnya sekarang adalah perusahaan nasional.

Nah, Aspindo ingin kejelasan kriteria perusahan nasional dan lain ini karena beberapa anggotanya perusahaan asing. “Bagaimana kalau kepemilikan asingnya hanya 5 persen, apakah bisa diakomodir menjadi perusahaan nasional sehingga memiliki kesempatan sebagai kontraktor jasa pertambangan,” katanya.

Menurut Tjahyono, industri kontraktor tambang kadang butuh modal besar dan intensif sehingga memerlukan akses permodalan dengan mengundang modal asing. “Jadi keberadaan pemodal asing itu mendukung jasa pertambangan,” kata Tjahyono yang telah mengusulkan agar keberadaan kontraktor asing juga diakomodir dalam Permen tersebut.

Sementara itu, Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara Departemen ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, Permen itu tidak bakal mengganggu investasi asing. Soal prioritas bagi perusahaan anak negeri, menurutnya, adalah hal yang bagus bila pemerintah lebih mendahulukan perusahaan jasa pertambangan Tanah Air dibanding asing.

Sedangkan Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Pabum, Mangantar S. Marpaung mengatakan, kewajiban menggunakan jasa kontraktor lokal dan nasional ini merupakan upaya agar industri pertambangan nasional mendapat manfaat yang lebih besar. “Jika tidak diatur demikian, maka semua hasil pengerukan sumber daya pertambangan kita langsung lari ke negara para investor,” ujarnya. Selama ini, para investor asing pertambangan cenderung menggunakan perusahaan jasa asal negaranya sendiri sehingga akselerasi kompetensi perusahaan jasa dalam negeri tidak secepat kontraktor asing. * Nur Iman Gunarba

BOKS
Aturan dibuat untuk dilanggar
Sayangnya, pelaksanaa beleid ini dikhawatirkan akan membuka peluang terjadinya pelanggaran. Sumber Energi yang enggan disebut namanya menyindir kalau permen ini ibaratnya sebuah aturan yang dibuat untuk dilanggar. “Bisa jadi, praktik di lapangan ada kesepakatan di bawah tangan antara perusahaan pertambangan dengan kontraktor (jasa pertambangan),” katanya.

Ia menggambarkan mengikuti permen itu, setelah kegiatan pengupasan selesai maka kontraktor harus menghentikan kegiatan termasuk mengeluarkan alat-alat beratnya dari area itu. Kemudian, perusahaan pertambangan berganti untuk memulai pengambilan batubara (mineral getting). “Berapa waktu yang dibutuhkan untuk transisi saat keluar masuk kendaraan alat berat dan personil yang bekerja? Repot banget!” keluhnya. Bisa jadi, menurut sumber itu, alat berat dicat inisial perusahaan untuk menyiasati peraturan.

Tambahan lagi soal tenaga kerja, perusahaan jasa pertambangan bakal memangkas jumalah karyawan sedangkan aktivitas penambangan hingga pengolahan memberikan lapangan kerja yang lumayan besar. Bukankah bisa direkrut oleh perusahaan pemegang IUP dan UIPK? “Tidak semudah itu dan pasti butuh waktu dan dana perekrutan,” katanya. ***

Seni Mengatur

Direktur Operasi Jawa Bali PT PLN Persero menunjukkan irisan persamaan antara aktivitas perusahaannya dengan keseharian jurnalis.

“Jika teman-teman jurnalis akrab dengan seni menulis, kami di PLN bisa dibilang seni mengatur,” ujar Ngurah Adnyana saat press briefing sistem kelistrikan Jawa Bali baru-baru ini.

Ini ia katakan usai menjelaskan neraca daya tahun 2010. Tepatnya, ketika menjelaskan jadwal rencana pemeliharaan yang dimulai pada minggu ke 19 atau jatuh pada awal Mei ini.

Nah, bersamaan dengan itu, musim kemarau mulai menyambangi sebagian besar Tanah Air. Alhasil, pasokan air untuk PLTA menyusut sehingga produksi listrik menyusut.

Adnyana mengakui di saat itu, cadangan listrik menipis meski ia optimis tidak sampai krisis. Toh pembangkit bertenaga batubara dan panasbumi masih terus memasok setrum.

“Mengingat mulai musim kemarau sebagai siklus alam, jika diperlukan, jadwal pemeliharaan kita geser lebih maju atau kita atur urutan pembangkit mana yang lebih dulu,” katanya.

Di sela-sela presentasi, orang listrik yang akrab dengan kalangan media ini melempar teka-teki. Sambil menunjuk jadwal aktifitas pembangkit, ia ‘menantang’ para jurnalis, “Mengapa pembangkit bertenaga air alias PLTA dinyalakan pada malam hari?”

Seorang jurnalis dari media harian mencoba peruntungan, karena pada siang hari elevasi bendungan menyusut. Kawan dari majalah menimpali, karena penggunaan air bergantian untuk irigasi pertanian. Semua jawaban dibalas dengan senyuman oleh Adnyana dan petinggi PLN lainnya termasuk, General Manager PT PLN Disjaya dan Tangerang, Purnomo Willy selaku tuan rumah press briefing kali ini.

“Ini juga termasuk seni mengatur tadi. Jawabannya, karena untuk berjaga-jaga saat beban puncak yang terjadi pada malam hari. Kenapa PLTA, karena pembangkit ini paling fleksibel,” papar Adnyana. Ia juga optimis, listrik Jawa Bali tidak akan defisit pada 2010 ini dan PLN mampu meningkatkan kinerja dengan pemeliharaan secara berkala, pemeriksaan terukur dengan alat dan pengamatan cermat oleh operator. Nur Iman

Piawai di Lepas Pantai

Blok Migas Offshore North West Java (ONWJ) yang dioperatori oleh Pertamina Hulu Energi mampu berproduksi di atas 30.000 barel.

Sebelum diakuisisi Pertamina dari BP West Java Ltd pada Juli 2009, produksi minyaknya 21.000 barel per hari dan gas 100 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Setelah diambil alih Pertamina meningkat 26.000 bbl/day oil dan 220 juta MMSCFD untuk gas.

Produksi rata-rata 26,000 barel per hari dan 220 bbtud gas, diperoleh dari 8.300 kilometer persegi lokasi kegiatan yang terletak disebelah utara Cirebon ke Kepulauan Seribu.

Cakupan wilayah kerja itu sepanjang 250 km dan lebar 150 km dengan fasilitas pipa bawah laut sepanjang 1.600 kilometer.

Sejauh ini, puncak produksi sebesar 30.000 barel berhasil pada 15 April 2010 silam. Sementara untuk Januari-Maret mengalami fluktuasi karena perbaikan dan cuaca. Angka tersebut juga lazim disebut sebagai angka psikologis produksi migas di blok itu.
“Ini membuktikan kalau kami bisa mengoperasikan lapangan offshore (lepas pantai),” tandas Plt Direktur Utama PHE Dwi Martono Dwi Martono. Sebaliknya, lanjut Dwi, kenyataan itu menggambarkan bahwa banyak kegiatan-kegiatan eksploitasi terdahulu yang tidak dilakukan secara maksimal.
Sebelumnya, tutur Dwi, sempat berembus kekhawatiran banyak pihak bahwa PHE tidak bisa mampu melakukan produksi di offshore (lepas pantai). Dengan keberhasilan ini, ia berharap PHE diberi banyak lagi kesempatan untuk mengelola blok offshore.

“Dengan keberhasilan kita di ONWJ, diharapkan keragu-raguan pada kita terkait produksi di offshore hilang. Sekarang ini kita sudah punya banyak modal untuk mengelola blok offshore. SDM (sumber daya manusia) yang ahli di ONWJ mencapai 400 orang,” tegasnya.

Produksi migas di blok ini dialokasikan untuk pembeli domestik yaitu PT PLN (Muara Karang dan Tanjung Priok) sebesar 90-105 mmscfd, PT Pupuk Kujang sebesar 60 mmscfd dan sisanya kepada PT PGN.

Target 2010

Untuk tahun 2010, Dwi optimistis bisa mencapai target produksi yang diamanatkan oleh BP Migas sebesar rata-rata 25.300 barel per hari. Untuk mencapainya, PHE sudah menganggarkan dana sebesar 506 juta dolar AS untuk mengembangkan blok di utara Jawa.

Dana tersebut terdiri dari belanja modal (Capex) sebesar 142 juta dolar AS dan belanja operasional (Opex) sebesar 364 juta dolar AS. “Alokasi ini meningkat dibandingkan tahun lalu,” katanya. Dengan dana ini, PHE akan melakukan eksplorasi pada sumur-sumur yang sejak 10 tahun lalu tidak dilakukan eskploitasi. Saat ini, PHE sudah melakukan kajian pada semua sumur itu. “Tahun depan mudah-mudahan kami akan melakukan kegiatan eksplorasi,” kata Dwi.

Di blok ONWJ, Pertamina bakal mengebor delapan sumur infield, work-over delapan sumur serta pengembangan dua sumur baru di blok migas tersebut, yaitu APNF dan APNG. “Diharapkan kedua sumur ini bisa onstream pada tahun 2011 sehingga produksi di ONWJ bisa ditingkatkan,” katanya.

Sementara itu, untuk total target produksi migas, PHE optimistis bisa mencapai 55 ribu bph.”Dengan terus meningkatnya produksi di ONWJ, kami optimis target produksi kita bisa tercapai. Saat ini, produksi kita sudah mencapai 54 ribu bph,” tandasnya.

Box
Fasilitas Blok ONWJ
Blok Migas yang 46% sahamnya dikuasai PHE ini memiliki fasilitas terdiri dari 670 sumur, 170 anjungan perairan dangkal, 40 pemroses dan fasilitas disertai 1,600 kilometer pipa bawah laut. Khusus fasilitas lepas pantai, terdiri dari : 11 Anjunganand Central Plant, 1 Crude Oil Storage, 1LNG Storage (Decommissioned), 3ORF (Onshore Receiving Facilities), 171 NUI.

Anjungan ECHO sendiri merupakan anjungan pertama yang dibangun pada tahun 1971 dan terhitung sebagai lapangan produksi terbesar di Lapangan ONWJ. Lokasinya terletak 150 km sebelah tenggara Jakarta dan terrdiri dari 4 bagian struktur, yaitu E-West, E Main, E East dan E South, 25 NUI, 3 train kompresor gas dan berfungsi sebagai fasilitas pemroses.

Blok ONWJ memiliki dua unit Onshore Receiving Facilities (ORF). Pertama, Cilamaya ORF. Di sini gas dialirkan lewat pipa sebesar 32 inchi sepanjang 34 km ke Cilamaya. Gas diperuntukkan bagi Pupuk Kujang melalui sistem perpipaan melalui transporter oleh Pertamina Gas.

Kedua, Muara Karang dan Tanjung Priok ORF. Gas dari Anjungan Papa dialirkan lewat pipa sebesar 26 inchi sepanjang 45 km ke Muara Karang ORF. Sebagian gas dibagi ke 3 pelanggan yang berlokasi di Muara Karang ORF dan Tanjung Priok ORF yang kemudian dialirkan ke pipa gas PLN. * Nur Iman

Tahun 2010 ini, PLN optimis tidak ada defisit listrik di Jawa Bali. Apa saja penguatannya?

Konsentrasi 60 persen penduduk dan industri yang berpusat Jawa, membuat infrastruktur kelistrikan di kawasan ini terbilang vital. Pasokan dan distribusi diperhatikan betul.

Penggambarannya gampang saja, tengok saja ketika terjadi gangguan. Pihak yang berkepentingan dari konsumen rumah tangga dan industri, pemerintah dan anggota DPR cepat tanggap dan mendorong perbaikan secepatnya.

Sistem Kelistrikan Jawa Bali sendiri mendapat aliran pasokan sebesar 12.971 MW dan 9668 MW. Keduanya tersalur ke sistem yang berbeda, yang pertama masuk ke sistem penyaluran 500 kV dan yang kedua menggelontor ke sistem 150 kV.

“Dengan total pasokan sebesar 22.639 MW, beban puncak sistem Jawa Bali tercatat sebesar 17.503 pada 3 Maret 2010 dan masih sisa sekitar 5000 MW,” kata Direktur Operasioanal Sistem Jawa Bali, Ngurah Adnyana. Cadangan sebesar itu, menurutnya, masih perlu ditingkatkan meski terhitung cukup untuk saat ini.

Dengan program percepatan 10.000 MW dan jadwal operasioanl beberapa pembangkit, Adnyana yakin sistem Jawa Bali tidak akan ada defisit di tahun ini. Selain didukung oleh pembangunan pembangkit, penguatan dilakukan pula dengan pola sewa pembangkit dan pasokan dari pembangkit listrik swasta atau independent power purchase (IPP).

Penguatan pasokan dan distribusi terlihat jumlah, sebaran dan kapasitas daya pembangkit. Terdapat 10 proyek PLTU milik PLN yang masuk dalam program percepatan 10.000 MW yang membentang dari Banten (antara lain Suralaya, Labuan), Jawa Barat (Indramayu, Pelabuah Ratu), Jawa Tengah (Rembang, Cilacap) hingga Jawa Timur (Pacitan, Paiton, Tanjung Awar-awar).

Jadwal commercial on date atau pengoperasian secara komersial (COD) bervariasi. Dari yang telah beroperasi seperti Labuan 2 di Banten pada April 2010 hingga Tanjung Awar-Awar yang digadang-gadang bakal menambal pasokan listrik pada Januari 2013.

Sementara itu, jadwal beberapa COD IPP dan sewa pembangkit akan berlangsung pada akhir tahun ini hingga 2012.  Seperti IPP PLTU Cirebon pada November 2011, Tanjung Jati B unit ke 3 dan 4 pada Desember 2011 dan April 2012. Kedua pembangkit tersebut memiliki kapasitas daya yang sama, sebesar 2x 660 MW.

Untuk program sewa, berlaku pada PLTD Pesanggrahan di Bali yang jadwal COD kedua pada Desember tahun ini. Kapasitas pembangkit yang menggunakan bahan bakar jenis Marine Fuel Oil ini sebesar 30 MW dan 50 MW.

Neraca daya

Adnyana juga memaparkan neraca daya tahun 2010 dan 2011 yang menunjukkan dasar optimisme ketersediaan listrik. Dari neraca tersebut, terlihat jadwal COD beberapa pembangkit sepanjang tahun yang menyokong keyakinan tiadanya byar-pet listrik.

Meski begitu, ia juga mengakui cadangan pasokan yang menipis di bulan-bulan tertentu. Menurutnya, ini semata-mata siklus alami karena pengaruh musim yang memasuki kemarau. Efek ini terutama mempengaruhi kinerja trubin-turbin PLTA di Jawa.

“Mulai minggu ke-19, cadangan listrik kita menyusut hingga kisaran ribuan,” ujar Adnyana. Hitungan angka itu jatuh di sekitar awal Mei dan umumnya bakal terus berlangsung hingga minggu 35 pada awal bulan September.

Di sisi lain, kondisi cadangan daya itu membutuhkan kepekaan konsumen dalam memanfaatkan energi. General Manager PLN Disjaya yang melayani Jakarta dan Tangerang, Purnomo Willy, mengingatkan sebaiknya pelanggan makin menghemat listrik di minggu-minggu tersebut untuk menghindari krisis listrik.

Selepas itu, cadangan bakal melonjak karena lebaran, lalu sedikit menyusut pada bulan Oktober. Kemudian, cadangan diproyeksikan membesar hingga akhir tahun. Menengok jadwal COD, di ujung tahun unit PLTU Suralaya dan Indramayu bakal mulai beroperasi.

Sementara itu, neraca daya 2011 telah memproyeksikan pertumbuhan produksi listrik 5,8 persen untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang menggeliat. Dengan beroperasinya sejumlah besar pembangkit seperti Pelabuhan Ratu, Pacitan, dan Payton, PLN berharap produksi listrik melonjak dengan besaran cadangan daya minimal 2000 MW pada minggu ke-19 dan sekitar 3500 hingga 5000 MW di bulan yang lain.

Proyek transmisi

Mendukung transmisi dan distribusi, berderet proyek digelar.  Untuk penguatan Jakarta dan Tangerang tahun ini bakal dibangun gardu induk Kembangan dan Duri Kosambi, penyaluran listrik melalui kabel bawah tanah khususunya untuk memperkuat jaringan lingkar dalam kawasan Jakarta. Investasi yang digelontorkan pun terbilang besar, Rp 3,7 triliun.

Selain itu, proyek di sistem Jawa Bali meliputi pembangunan transmisi dan gardu induk baru, rekonduktoring, dan uprating. Begitu pula untuk GITET dan SUTET untuk penguatan transmisi 500 kV yang bakal dilakukan penambahan dan penggantian inter-bus transformer dan suku cadang trafo. Gardu induk 150 kV dan 70 kV juga tersentuh program penambahan, penggantian, looping, dan de-bottlenecking.

Sementara itu, kinerja PLN memangkas susut jaringan terus digenjot. Ini untuk mempertahankan tren pemangkasan yang telah berhasil dilakukan sejak 2006 yang waktu itu masih 11.24 persen. Di tahun 2007 dam 2008 menjadi 10,61 persen dan 10,05 persen. Nah, sejak tahun kemarin PLN sukses ‘memecahkan telur’ dengan mencatat susut jaringan di bawah angka 10 yaitu sebesar 9,52 persen pada 2009 dan target tahun 2010 sebesar 9,20 persen. Nur Iman

Tidak Tepat Selalu Menyalahkan PLN

Kebijakan energi nasional memiliki mata rantai panjang sekaligus berefek domino bagi sektor lainnya. Pertumbuhan ekonomi bakal mati suri tanpa pasokan energi, kepercayaan masyarakat pada pemerintah bisa turun naik seiring tingkat ketersediaan daya.

“Pemerintah harus meyakini insentif pengembangan energi mampu mendorong ekonomi,” kata Tumiran, anggota Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kepada Nur Iman Gunarba dari ENERGI Indonesia yang bertandang ke ruang kerjanya di sudut kampus UGM Yogyakarta, ia mengkritisi kebijakan energi, pemanfaatan nuklir dan juga menekankan kehandalan peralatan PLN.

Bagaimana kebijakan energi secara umum?

Produk perundang-undangan energi telah banyak dihasilkan tapi dari implementasi pelaksanaan yang kita rasakan malah terjadinya krisis dan darurat denergi.

Cirinya, dulu kita eksportir, kini importir  dan cadangan energi kita juga menipis. Lifting migas makin menurun. Pemerintah juga kurang mencadangkan pendapatan negara dari migas untuk mencari sumber-sumber baru.

Kedua, penggunaan energi kita terlalu berorientasi untuk devisa, artinya pendapatan migas tidak dilakukan untuk meningkatkan added value. Sementara itu negara maju telah melakukan hal itu. Mereka menggunakan energi primer berupa migas tadi untuk menciptakan nilai tambah pada produk industri.

Pemerintah berambisi mengembangkan energi baru dan terbarukan…

Pelaksanaan pengembangan energi baru dan terbarukan baru pada jargon, terkesan bombastis.  Sebaiknya pengembangannya terintegrasi dari riset, pelaksanaan dan fabrikasi. Juga ditetapkan departemen teknis sebagai pelaksana agar parameternya jelas. Saya lihat, target energi mix tahun 2009 sektor energi terbarukan belum tercapai.

Insentif bisa mendorong energi baru dan terbarukan?

Kita optimis pertumbuhan ekonomi akan membaik. Dua tiga tahun ke depan pendapatan per kapita membaik yang berarti daya beli termasuk daya beli energi menguat. Sekarang, tenaga surya atau panas bumi bisa dibilang mahal, tapi 2-3 tahun lagi akan terasa murah karena income per kapita naik. Pemerintah harus meyakini insentif pengembangan energi mampu mendorong ekonomi.

Bagaimana akselerasi pemanfaatan panas bumi?

Investasi panas bumi memang mahal tapi dengan pemberian insentif akan menumbuhkan ekonomi dan menaikkan pendapatan masyarakat tadi. Selama ini, kita terus berdebat soal tarif pembelian, masalah negosiasi dengan pemda dan lain-lain, seharusnya panas bumi diakselerasi. Sudahlah, anggap saja pembangkit panas bumi sebagai infrastruktur untuk mensuplai tenaga listrik.

Sekarang harganya telah dipatok US $ 9,7 sen per kWH. Di luar itu, jika ada komponen pajak lebih baik dibebaskan saja (tax holiday) untuk mengakselerasi pembangunan infrastrukur tenaga listrik. Dengan demikian pemerintah tidak terlalu terbebani dalam membangun pembankit dan subsidi pembelian solar untuk pembangkit diesel. Disinilah pemerintah tetap mendapat return.

Bagaimana dengan nuklir?

Secara pribadi, saya setuju Indonesia harus memiliki nuklir. Akselerasi energi terbarukan tidak mampu mengejar penggantian energi fosil. Nuklir yang paling cepat. Seharusnya kita jelaskan pada publik apa yang kita dapatkan dari nuklir. Kita harus lihat secara faktual bahwa kita sudah mengalami krisis energi. Indonesia memang memiliki cadangan gas dan batubara tapi kita perlu juga devisa.

Terkait perubahan iklim, negara-negara yang sebelumnya menggantungkan pada energi primer bakal mengalihkan 50 persen kebutuhan energinya dengan nuklir. Dengan nuklir pula kita bisa memperpanjang penggunaan cadangan energi fosil daripada dieksploitasi habis-habisan. Saya optimis dan kita harus membawa bangsa ini turut memanfaatkan nuklir.

Bagaimana pengelolaan ketenagalistrikan?

Ada kekeliuran kepengelolaan bisnis ketengalistrikan. Jika memang mengarahkan PLN sebagai perusahaan yang tangguh seharusnya dari dulu ada struktur margin yang memungkinkan PLN untuk tumbuh dengan menyisihkan dana untuk investasi. Sekarang kan nggak ada, sehingga pemerintah menutupnya dengan subsidi.

Soal kelangkaan listrik juga karena kebijakan kita tidak tepat. Nah, kebijakan yang tidak tepat juga karena estimasi yang kurang tepat  pula. Maksudnya, biaya pokok produksi (BPP) kita tinggi. Jika ada yang mengatakan listrik murah itupun sebenarnya karena disubsidi.  Murah atau mahal harus dilihat dari biaya produksi. Sekarang BPP Rp 1200 per kWH, ini karena PLN harus membakar solar untuk pembangkit. Sedangkan Malaysia Rp 800 dan Thailand  Rp 700  per kWH. Berarti mereka bisa mengelola energi lebih efisien daripada Indonesia.

Masyarakat juga manja, termasuk industri. Kenapa di negara lain yang tarif listriknya lebih tinggi seperti Korea dan Jepang tapi industrinya bisa menerima dan memenuhinya. Mereka mampu mengekspor hasil industri sedangkan kita masih lemah, artinya kita kalah bersaing.

Bukankah listrik termasuk komponen biaya?

Coba kita tanya ke teman-teman industri berapa sebenarnya porsi listrik dalam biaya produksi mereka. Saya pernah melakukan survei, tetapi ternyata mereka tidak bisa terbuka. Asumsinya jika porsi listrik dalam biaya produksi selama ini adalah 10 persen dan tarif listrik naik 10 persen maka sejatinya porsi listrik terhadap biaya produksi setelah kenaikan hanya 11 persen. Angka itu  tidak seberapa.

Bagaimana kinerja PLN?

PLN terbebani masalah masalah sumber energi untuk pembangkit berupa pasokan batubara, solar dan gas. Di sini, kembali pada kebijakan energi dan pemerintah harus tegas menjamin pasokan. Sekarang ini terjadi saling menyalahkan bahwa ketika listrik padam yang dituding PLN, ini notabene berarti pemerintah juga yang keliru. Tidak tepat juga jika selalu menyalahkan PLN.

Masalahnya, mengerucut hingga penggantian direksi PLN…

Saya pikir, pemerintah berhak mengevaluasi kinerja internal PLN. Tapi menurut saya, listrik Indonesia ini sudah krisis. Siapapun direktur utama PLN, listrik tetap krisis. Tapi kalau ada faktor faktor pemicu seperti kejadian di Jakarta misalnya leak maintenance, ya silakan pemerintah mengevaluasi. Tapi yang jelas penanganan masalah listrik di Indonesia tidak bisa selesai semua dalam 3-5 tahun ke depan.

PLN dinilai tidak efisien, pandangan Anda?

Inefisiensi bisa terjadi akibat pengelolaan atau karena kebijakan. Saya lihat, inefisiensi PLN karena kebijakan. Terlihat dari pembangkit PLN menggunakan solar yang mahal. Kita tahu, gas bisa lebih murah tapi pasokan gas masih terkendala perdebatan kepentingan ekspor dan domestrk. Begitu pula dengan pasokan batubara yang coba diatur dengan DMO. Ini berarti kebijakannya yang harus direvisi.

Bagaimana sebaiknya formulasi tarif dasar listrik (TDL)?

Sebelum menaikkan TDL, biaya pokok produksi harus dihitung dahulu. PLN harus terbuka dan kita hitung bersama. Tidak bisa pemerintah langsung menetapkan tarif naik. BPP juga harus dilihat apakah telah menggunakan komposisi energi mix yang efisien dan output pembangkit yang optimal. Jangan sampai inefisiensi lantas dibebankan pada konsumen dengan menaikkan TDL.

Bagaimana kebijakan listrik jangka pendek, menengah dan panjang?

Kita harus menentukan proyeksi kebutuhan energi kita dengan melihat resources kita, pertumbuhan ekonomi dan industri, serta kondisi geografis negara kita. Setelah itu, baru bisa dilakukan langkah stategis kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang. Situasi krisis listrik sekarang karena kesalahan kebijakan energi di masa lalu sehingga tidak tepat dan tidak antisipatif.

Contohnya kita mendadak kekurangan pembangkit dan lantas melakukan program akselerasi tapi kita tidak melakukan assessment teknologi yang tepat, pembangkit yang pas  dan realiability handal. Lantas, langsung mencari yang paling murah. Dalam ketenagalistrikan, murah tidak berarti handal.

Investasi awal memang lebih mahal tapi jika reliabiltynya handal maka operasional lebih murah. Sebaliknya, jika memilih investasi murah tapi reliabilitnya lemah maka yang terbebani pada akhirnya adalah konsumen. Suplai menjadi terganggu, industri menanggung kerugian. Ini menurut saya terjadi karena assessment-nya tidak ada.

Analisis untuk pembangkit yang termasuk 10.000 MW?

Saya belum bisa mengevaluasi karena pembangkit-pembangkitnya belum terbukti proven. Itu soal waktu saja. Tapi kecurigaan itu sudah muncul karena beberapa pembangkit yang sebenarnya telah siap tapi belum menunjukkan high reliability seperti yang kita indikasikan.

High reliability berdampak pada low cost di tingkat konsumen. Jika kehandalannya rendah maka pada akhirnya konsumen membayar lebih mahal. Misalnya, listrik di pabrik baja atau tekstil itu tiba-tiba padam, berapa biaya yang ditanggung oleh konsumen industri tadi.

Ke depan, seharusnya ada regulasi yang menghubungkan price dan reliability. Peluang ini harus dibuka sehingga PLN terdorong menjaga reliability berkualitas tinggi sehingga konsumen terjamin. High reliability juga mendorong PLN untuk lebih efisein.

Soal audit teknologi PLN?

Lebih tepat audit equipment PLN. Sehingga PLN bisa percaya diri karena mendapat justifikasi bahwa sebuah peralatan masih bekerja dengan baik atau memang sudah waktunya diganti. Misalnya peralatan yang berusia lebih dari 40 tahun, pasti kehandalan dan kapasitasnya menurun (derating). Jika memang derating maka tingkat efisien pasti turun. Sekali lagi, bukan audit teknologi karena teknologi merupakan soal pilihan yang telah dilakukan disebelumnya. Tapi untuk ke depan, sebaiknya memang dilakukan pemilihan teknologi.***

Biodata

Dr Ir  Tumiran M.Eng

TTL: Binjai, Sumatera Utara, 23 Agustus 1959

Pekerjaan:

1. Anggota Dewan Energi Nasional unsur pemangku kepentingan 2009-2014
2. Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada 2008-2012

Pendidikan:

1. Sarjana, Teknik Ketenagalistrikan UGM, 1985
2. Master of Engineering, Saitama University, Jepang, 1993
3. PhD, Saitama University, Jepang (Electrical Power System), 1993

Organisasi:

1. Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang), 1993-1995
2. Anggota Pengurus Pusat Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI)
3. Anggota Ikatan Ahli Ketenagalistrikan Indonesia (IATKI)