Kolom: Nuklir Korea dan Keberanian Kita

Oleh Dr. Ir. Tumiran M.Eng
Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dan anggota Dewan Energi Nasional

Akhir Mei kemarin, saya berkesempatan mengunjungi Korea Selatan. Perjalanan ini sekaligus saya manfaatkan untuk mengintip perkembangan penyediaan energi di Negeri Ginseng yang baru merdeka selang 3 tahun setelah Indonesia.

Korea sendiri telah dikenal dan diakui sebagai negara yang berjuang mengurangi ketergantungan energi dari bahan bakar fosil. Untuk listrik, mereka memercayakan 40 persen pasokan dari pembangkit nuklir selain dari PLTA dan gas. Hingga tahun 2030, Korea bakal membangun 18 reaktor nuklir untuk menggenapi 20 unit yang kini telah beroperasi.

Kerja keras Korea menguasai teknologi dimulai sejak tahun 1973 dan berkiblat pada riset para insinyur Amerika Serikat. Kini, mereka memiliki pembangkit nuklir terbesar ke-6 setelah raksasa nuklir lainnya: AS, Perancis, Jepang, Rusia dan Jerman.

Listrik Prabayar #1: Iming-iming Kendali di Tangan Anda

Listrik Prabayar kini menjadi andalan PLN untuk merebut hati konsumen. Seberapa jauh daya tariknya?

Menyempatkan sejenak di Loket Pembayaran Listrik di Kantor Pos bilangan Kebayoran Lama, perbincangan ibu-ibu yang mengantri kini tak melulu soal tagihan listrik dan pemadaman bergilir.

Untuk yang terakhir disebut, hal itu pelan-pelan menjadi cerita lama. Bolehlah salut dialamatkan untuk bos Dahlan Iskan.

Nah, untuk obrolan tentang tagihan listrik bulanan pun kini tak lagi berkutat soal rupiah. Ujung perbincangan lantas menyentuh listrk prabayar.

Sedikit menguping, tiga ibu rumah tangga nampaknya sudah tidak asing dengan istilah keren itu. Tak ada pertanyaan, “Apaan tuh?” Dari sini tampaknya sosialisasi yang digulirkan PLN layak dibilang berjalan dengan baik.

Listrik Prabayar #2: Menggandeng Mitra Bonafid

Layaknya transaksi prabayar, pola pembelian listrik pun membutuhkan mitra yang mampu menagani transaksi yang massal tan terintegrasi.

Kerja sama dengan bank pun dilirik untuk memuluskan kerja besar PLN ini sekaligus memantapkan kepercayaan publik.

Gayung bersambut, entitas perbankan pun menyambut baik tawaran PLN. Tercatat sebaris lembaga finansial mentereng berhasil digandengn perusahaan setrum plat merah ini. Bank Mandiri, BRI, Bukopin, NISP, Artha Graha, dan BPR KS telah siap mendukung pembelian isi ulang listri pra bayar. Mereka memberi pelayanan lewat ATM, internet banking dan pembayaran langsung.

Potensi keuntungan terhitung menarik bagi bank. Bank Mandiri misalnya, membidik 20 persen pangsa pasar transaksi pembelian voucher listrik prabayar. Asumsinya datang dari jumlah pelanggan listrik prabayar PLN sekitar 140 ribu pelanggan.

Listrik Prabayar #3: Jangan Segan!

Untuk berlangganan listrik prabayar tidak ada persyaratan khusus  bagi calon pelanggan.

Cukup datang ke kantor pelayanan dengan membawa kartu identitas (jika diwakilkan harus ada surat kuasa dengan materai 6000), membawa sket lokasi menuju rumah, dan penerbitan surat persetujuan.

Lantas, membeli isi ulang perdana Rp 20.000,- menandatangani surat perjanjian, dan petugas akan melaksanakan penyambungan.

General Manajer PLN Disjaya Purnomo Willy mengingatkan konsumen bahwa PLN tidak melakukan transakasi di luar kantor PLN. Segala bentuk pembayaran harus dilakukan di kantor pelayanan tanpa melalui perantara atau calo.

Wawancara: Tri Mumpuni Wiyatno

PLN Diuntungkan dengan Pembangkit Mikro Hidro!

Penyandang predikat Climate Hero yang disampirkan WWF ini melihat akses masyarakat desa atas listrik tidak melulu soal pasokan setrum. Ia juga antusias dengan gelagat positif PLN melakukan ijon energi.

Soal akses listrik, ada masalah yang lebih ‘hulu’ untuk dibenahi: pemerintah harus konsisten membuka akses pada masyarkat terkait finansial dan inforamsi. Kedua, sistem investasi belum beres dan kurang adil.

Menurut Puni, sapaan akrab untuknya, dengan keberadaan sumberdaya di wilayahnya seharusnya rakyat mendapat prioritas keuntungan. Selama ini hanya dinikmati oleh penguasa dan pengusaha, dua kekuatan ini bergabung jadi super powerfull. Tidak ada yang tersisa bagi rakyat, tegasnya.

Alih-alih mengurutkan beragam kendala ketika ditanya soal kondisi kelistrikan di Indonesia, terutama untuk daerah yang terpencil. Tri Mumpuni memilih menyodorkan terlebih dulu solusi, pemerintah memberi pilihan agar masyarakat setempat diberi kesempatan untuk mengusulkan sendiri pembangkit yang diinginkan.

Rubrik ‘Mereka’: Ngurah Adnyana

Seni Mengatur

Direktur Operasi Jawa Bali PT PLN Persero menunjukkan irisan persamaan antara aktivitas perusahaannya dengan keseharian jurnalis.

“Jika teman-teman jurnalis akrab dengan seni menulis, kami di PLN bisa dibilang seni mengatur,” ujar Ngurah Adnyana saat press briefing sistem kelistrikan Jawa Bali baru-baru ini.

Ini ia katakan usai menjelaskan neraca daya tahun 2010. Tepatnya, ketika menjelaskan jadwal rencana pemeliharaan yang dimulai pada minggu ke 19 atau jatuh pada awal Mei ini.

Listrik: Jaminan untuk Jawa Bali

Tahun 2010 ini, PLN optimis tidak ada defisit listrik di Jawa Bali. Apa saja penguatannya?

Konsentrasi 60 persen penduduk dan industri yang berpusat Jawa, membuat infrastruktur kelistrikan di kawasan ini terbilang vital. Pasokan dan distribusi diperhatikan betul.

Penggambarannya gampang saja, tengok saja ketika terjadi gangguan. Pihak yang berkepentingan dari konsumen rumah tangga dan industri, pemerintah dan anggota DPR cepat tanggap dan mendorong perbaikan secepatnya.

Sistem Kelistrikan Jawa Bali sendiri mendapat aliran pasokan sebesar 12.971 MW dan 9668 MW. Keduanya tersalur ke sistem yang berbeda, yang pertama masuk ke sistem penyaluran 500 kV dan yang kedua menggelontor ke sistem 150 kV.

Wawancara: Dr Ir Tumiran M.Eng

Tidak Tepat Selalu Menyalahkan PLN

Kebijakan energi nasional memiliki mata rantai panjang sekaligus berefek domino bagi sektor lainnya. Pertumbuhan ekonomi bakal mati suri tanpa pasokan energi, kepercayaan masyarakat pada pemerintah bisa turun naik seiring tingkat ketersediaan daya.

“Pemerintah harus meyakini insentif pengembangan energi mampu mendorong ekonomi,” kata Tumiran, anggota Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kepada Nur Iman Gunarba dari ENERGI Indonesia yang bertandang ke ruang kerjanya di sudut kampus UGM Yogyakarta, ia mengkritisi kebijakan energi, pemanfaatan nuklir dan juga menekankan kehandalan peralatan PLN.

Bagaimana kebijakan energi secara umum?

Produk perundang-undangan energi telah banyak dihasilkan tapi dari implementasi pelaksanaan yang kita rasakan malah terjadinya krisis dan darurat denergi.

Panas Bumi: Patokan Harga di Ujung Tahun

Sempat tarik ulur harga jual yang tak berujung kata sepakat, pemerintah akhirnya mematok harga tertinggi 9,7 sen dolar AS. Pengembang sedikit lega meski lebih rendah dibanding negara tetangga.

Patokan harga yang diteken pemerintah lewat Permen no 32 tahun 2009 jelang pergantian tahun, membuat pengembang pembangkit listrik panas bumi kembali bergairah. Sebelumnya, negosiasi harga dengan PT PLN sebagai pembeli berjalan sangat lambat.

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Panasbumi Indonesia pernah menghitung harga keekonomian geothermal sebesar 8-9 sen dolar AS per kwh.

Input Energi yang Mahal dan Inefisiensi Operasional PLN

Heru Dewanto, Sekjen Persatuan Insinyur Indonesia (PII)

Operasional PLN selama ini belum baku dan akuntabel. Jika ingin disebut akuntabel maka dasarnya harus jelas. Sekarang ini dasarnya tidak jelas karena berdasar harga input BBM yang mahal.

Masalahnya lagi, inefisiensi dalam operasional malah disebut given, sesuatu yang dianggap tidak bisa dibenahi . Biaya produksi PLN kemusian menjadi tinggi dan marginnya lalu ditekan. Mereka minta 8 persen tapi hanya diberi 5 persen.